SANKSI HUKUM (Pidana, Perdata, dan Administratif)

-

Di Indonesia, secara umum, dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum yaitu:
  1. sanksi hukum pidana
  2. sanksi hukum perdata
  3. sanksi administrasi/administratif

Sanksi Pidana

 Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. 

 Menurut R. Soesilo, hukuman adalah:“Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”

Hukuman sendiri diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

  1. Hukuman pokok, yang terbagi menjadi:
a)     hukuman mati
b)     hukuman penjara
c)     hukuman kurungan
d)     hukuman denda

  1. Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:
a)     pencabutan beberapa hak yang tertentu
b)     perampasan barang yang tertentu
c)     pengumuman keputusan hakim


Sanksi Perdata

 Dalam Hukum Perdata, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa:

1.   putusan condemnatoir yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya). Contoh: salah satu pihak dihukum untuk membayar kerugian, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara
2.    putusan declaratoir yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Contoh: putusan yang menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa
3.    putusan constitutif yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Contoh: putusan yang memutuskan suatu ikatan perkawinan. 

Jadi, dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa:

  1. kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban)
  2. hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru
Sanksi Administrasi

 Sedangkan untuk sanksi administrasi/administratif, adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa;
-   Denda (misalnya yang diatur dalam PP No. 28 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi BerupaDenda Tahun 2008 ),
-   Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (misalnya yang diatur dalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009 tentang Keselamatan Penerbangan),
-   Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi (misalnya yang diatur dalam Permenhut No. P.39/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan ),
-      Tindakan administratif (misalnya yang diatur dalam Keputusan KPPU 
      No. 252/KPPU/KEP/VII/2008 Tahun 2008)


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ISI PASAL 28A-28J UUD 1945 TENTANG HAM

-
Pasal 28 A (1) Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya Pasal 28 B (1) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Pasal 28 C (1) Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar nya, Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya (2) Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif Pasal 28 D (1) Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum (2) Hak utnuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (3) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (4) Hak atas status kewarganegaraan Pasal 28 E (1) Hak kebebasan untuk memeluk agama dan be
Baca selengkapnya

PENGGOLONGAN HUKUM

-
1. Berdasarkan bentuknya Hukum Tertulis Peraturan yang tertulis dan berwujud dalam lembaran-lemabaran Contoh : UUD 1945, UU, PP, dll. Hukum Tidak Tertulis Peraturan yang tidak tertulis secara resmi tetapi tetap dipatuhi oleh masyarakat Contoh : Adat istiadat, kebiasaan 2. Berdasarkan wilayah berlaku Hukum Local Hukum yang hanya berlaku pada daerah/ masyarakat tertentu Contoh : Peraturan Daerah Hukum Nasional Hukum yang berlaku bagi seluruh wilayah Negara Contoh : UUD 1945 Hukum Internasional Hukum yang memuat aturan-aturan dalam hubungan antarbangsa Contoh : Statuta Roma, Konvensi PBB, dll. 3. Berdasarkan fungsinya Hukum Material Hukum yang berisi perintah dan larangan Contoh : Hukum Perdata, Hukum Pidana, dll. Hukum Formal Hukum yang menatur tata cara melaksanakan serta mempertahankan isi dari hukum material Contoh : Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dll. 4. Berdasarkan waktu berlakunya Hukum
Baca selengkapnya

HUBUNGAN INTERNASIONAL, PERWAKILAN DIPLOMATIK, DAN PERWAKILAN KONSULER

-
Secara kodrati, manusia adalah makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai individu manusia adalah makhluk monodualis yang terdiri atas jiwa dan raga. Ciri khas adanya manusia adalah eksistensi artinya keluar dari dirinya sendiri, tebuka terhadap dunia luar, yaitu mampu mengolahnya secara kreatif dalam memenuhi kebutuhannya. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lainnya sehingga terjalin kerja sama, saling membantu, saling mendukung, memajukan dan mengembangkan untuk kepentingan bersama. Aristoteles menggambarkan manusia sebagai zoon politicon , yakni makhluk yang selalu berkeinginan untuk hidup berkelompok dengan sesamanya. Sebagai makluk ciptaan Tuhan, manusia dikaruniai akan budi untuk dapat mengenal, menerima, menghayati, dan mengamalkan ajaran Tuhan dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Manusia sebagai makluk sosial memerlukan dan membentuk berbagai persekutuan hidup untuk menjaga kelangsungannya. Sudah
Baca selengkapnya