NusaRes-Publica

Rabu, 4 Oktober 2017 - 09:16 WIB views: 61.541 Faisal Ismail Guru Besar UIN Sunan kalijaga dan Pascasarjana FIAI UII Yogyakarta TIDAK  dapat diragukan lagi bahwa Marxisme-Komunisme-Leninisme bertentangan dengan Pancasila seba­gai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Pascapemberontakan dan pengkhianatan G30S/PKI, penyebaran Marxisme-Komunisme-Leninisme dilarang di Indonesia. Larangan penyebaran Marxisme-Komunisme-Leninisme bersamaan dengan pembubaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI). Larangan penyebaran Marxisme-Komunisme-Leninisme dituangkan dalam Ketetapan MPRS Nomor 25/1966. Tetapi untuk sebatas kepentingan studi akademis, kajian-kajian ilmiah tentang Marxisme-Komunisme-Leninisme tidak dilarang. Mengapa penyebaran Marxisme-Komunisme-Leninisme dilarang di Indonesia? Di manakah letak ketidaksesuaian, ketidakcocokan, dan pertentangan Marxisme-Komunisme-Leninisme dengan ideologi Pancasila? Karl Marx dan Marxisme Marxisme adalah paham atau ajaran Karl Heinr

Kita tahu bahwa suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya, negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Nah, untuk mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain.  Misalnya, ketika awal kemerdekaan, Bangsa Indonesia membutuhkan pengakuan dan dukungan dari negara lain. Oleh karena itu, para pendiri negara menjalin hubungan dengan Australia, Amerika Serikat, Belgia, Mesir dan sebagainya. Alhasil, kemerdekaan Negara Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara lain di dunia. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui, baik secara de facto maupun de jure oleh negara lain. Perlunya kerja sama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut : ·        Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsunga

Politik Luar Negeri merupakan kebijakan suatu negara dalam mengatur hubungan dengan negara lain dalam lingkup dunia internasional. Dengan demikian, politik luar negeri tentu saja berbeda antara negara satu dengan negara lainnya tergantung pada tujuan nasional masing-masing negara.  Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif . Bebas , artinya negara Indonesia tidak memihak salah satu blok kekuatan yang ada di dunia.  Aktif artinya negara Indonesia selalu aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Negara Indonesia aktif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan internasional. Politik Luar Negeri Indonesia adalah Bebas Aktif Berdasarkan politik luar negeri bebas dan aktif, negara Indonesia berhak menentukan arah, sikap, dan keinginannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan demikian, kebijakan politik luar negeri negara Indonesia tidak dapat dipengaruhi negara lain . Kebijakan politik luar negeri Indonesia akan menentukan kualitas hubungan Indone