PENGGOLONGAN HUKUM

1. Berdasarkan bentuknya

Hukum Tertulis

Peraturan yang tertulis dan berwujud dalam lembaran-lemabaran

Contoh : UUD 1945, UU, PP, dll.

Hukum Tidak Tertulis

Peraturan yang tidak tertulis secara resmi tetapi tetap dipatuhi oleh masyarakat

Contoh : Adat istiadat, kebiasaan

2. Berdasarkan wilayah berlaku

Hukum Local

Hukum yang hanya berlaku pada daerah/ masyarakat tertentu

Contoh : Peraturan Daerah

Hukum Nasional

Hukum yang berlaku bagi seluruh wilayah Negara

Contoh : UUD 1945

Hukum Internasional

Hukum yang memuat aturan-aturan dalam hubungan antarbangsa

Contoh : Statuta Roma, Konvensi PBB, dll.

3. Berdasarkan fungsinya

Hukum Material

Hukum yang berisi perintah dan larangan

Contoh : Hukum Perdata, Hukum Pidana, dll.

Hukum Formal

Hukum yang menatur tata cara melaksanakan serta mempertahankan isi dari hukum material

Contoh : Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dll.

4. Berdasarkan waktu berlakunya

Hukum Positif

Hukum yang berlaku sekarang (Ius Constitutum)

contoh : UUD 1945 yang berlaku sekarang ini

  

Hukum yang berlaku pada masa datang

Hukum yang berlaku pada masa datang (ius constituendum)

Contoh : RUU

Hukum antarwaktu (hukum transitoir)

Hukum mengenai hubungan antarperistiwa hukum yang berlaku saat sekarang dengan hukum yang berlaku pada masa lalu.

Contoh : Pasal aturan peralihan UUD 1945 sebelum amandemen.

5. Berdasarkan isi masalah

Hukum Privat (hukum sipil)

Hukum yang mengatur tentang hubungan personal dan menyangkut masalah pribadi

Contoh : Hukum Perjanjian, Hukum Perkawinan, dll.

Hukum Publik (hukum Negara)

Hukum yang mengatur hubungan hukum antaralat kelengkapan Negara dan antara Negara dan warga Negara yang menyangkut kepentingan umum

Contoh : HukumTata Negara, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dll.

6. Berdasarkan sifatnya

Kaidah hukum yang memaksa

Hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati dan memiliki daya ikat yang bersifat mutlak.

Contoh : Hukum Pidana

Kaidah hukum yang mengatur atau melengkapi

Kaidah hukum yang dapat dikesampingkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan jalan membuat ketentuan khusus dalam satu perjanjian yang mereka adakan

Contoh : Hukum Perdata

7.  Berdasarkan Sasaran Berlakunya

Hukum untuk Satu Golongan
Kaidah hukum yang berlaku hanya untuk 1 (satu) golongan penduduk
Contoh :  -  Hukum Islam hanya berlaku untuk penduduk muslim
                -  Hukum Adat Jawa berlaku untuk penduduk suku Jawa
                -  dll.

Hukum untuk Semua Golongan
Kaidah hukum yang berlaku untuk semua golongan penduduk.
Contoh :  UUD, UU, PP, dll.

Hukum Antar Golongan
Hukum yang menentukan ketentuan-ketentuan hukum mana yang akan diberlakukan dalam hubungan hukum antara orang-orang/pihak-pihak yang tunduk pada hukum yang berbeda.
Contoh : GHR (Gemende Huwelijken Regeling) atau Peraturan Pemerintah Hndia Bekanda tentang                    Perkawinan Beda Agama