Pengadilan Militer di Lingkungan Peradilan Militer Indonesia

-
Pengadilan Militer di Indonesia merupakan salah satu macam-macam lembaga peradilan di Indonesia yang ada dilingkungan Peradilan Militer. Peradilan militer sendiri merupakan suatu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, dimana memiliki tugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai berbagai macam kejahatan-kejahatan yang berkaitan atau berhubungan dengan suatu tindak pidana militer.
Didalam lingkungan peradilan militer di Indonesia ini memang ada beberapa macam Pengadilan Militer didalamnya yang akan dibahas dalam penjelasan kali ini. Dalam kesempatan kali ini akan di ulas secara jelas dan lengkap mengenai macam Pengadilan Militer di lingkungan Peradilan Militer Indonesia
Peradilan Militer Indonesia
Menurut UU No.31 Tahun 1997 Pasal 5, Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Memang jarang bagi rakyat atau masyarakat yang mau memperhatikan mengenai hukum kekuatan militer Indonesia, dimana kebanyakan masyarakat menganggap bahwa hukum militer hanya perlu diketahui oleh mereka dikalangan militer saja.
Padahal sebagai rakyat atau masyarakat Indonesia yang baik seharusnya bisa memahami segala bentuk peradilan maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Karena mau bagaimanapun sebagai salah satu negara demokrasi, salah satu ciri-ciri ideologi demokrasi adalah aktifnya masyarakat ikut serta dalam urusan negara dan pemerintahan negara.
Peradilan Militer dibawah tugas Mahkamah Agung sesuai dengan hasil Amandemen UUD 1945 pada tahun 2004 mengenai kekuasaan Kehakiman. Sehingga segala organisasi, administrasi, dan finansial dari Peradilan Militer yang awalnya di bawah TNI dialihkan menjadi dibawah Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, seluruh prajurit TNI dan PNS yang bertugas di pengadilan didalam lingkungan Peradilan Militer berubah menjadi personel organik Mahkamah Agung.
  • Pengadilan Militer
  • Pengadilan Militer Tinggi
  • Pengadilan Militer Utama, dan
  • Pengadilan Militer Pertempuran.
Keempat macam dari Pengadilan Militer tersebut akan dibahas lebih lengkap dalam penjelasan selanjutnya.
Pengadilan Militer
Seperti yang telah disampaikan diatas bahwa setidaknya ada 4 macam dari Pengadilan Militer yang ada di lingkungan Peradilan Militer. Keempat Pengadilan Militer tersebut pastinya memiliki dasar hukum dan fungsi atau tujuannya masing-masing seperti penjelasan berikut ini:
  1. Pengadilan Militer
Macam yang pertama adalah adanya Pengadilan Militer untuk tingkat Kapten ke bawah. Pengadilan Militer atau yang juga di kenal sebagai Dilmil ini merupakan macam pengadilan yang ada di bawah lingkungan Peradilan Militer dimana bertugas untuk memeriksa juga memutuskan perkara pidana dan juga sengketa Tata Usaha Militer pada tingkat pertama.
Dimana tugas tersebut sesuai dengan yang tertera pada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1997 Pasal 40, yaitu hanya untuk prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah saja. Pengadilan Militer ini biasanya akan ada juga di masing-masing provinsi di Indonesia.
Pengadilan Militer Tinggi
Macam dari Pengadilan Militer di lingkungan Peradilan Militer yang kedua adalah Pengadilan Militer Tinggi atau yang juga disebut sebagai Dilmilti. Pengadilan Militer Tinggi merupakan pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan juga memutuskan pada tingkat pertama perkara pidana serta sengketa Tata Usaha Militer yang disesuaikan dengan Undang-Undang RI No.30 Tahun 1997 Pasal 41, yaitu bagi prajurit yang memiliki pangkat Mayor ke atas.
Tugas tersebut pastinya berbeda dari wewenang Pengadilan Tinggi di Indonesia. Tidak hanya itu saja, Pengadilan Militer Tinggi juga memiliki hubungan dengan Pengadilan Militer, dimana dapat memeriksa dan juga memutuskan pada tingkat banding perkara pidana. Yang mana banding perkara pidana tersebut sudah diputuskan oleh Pengadilan Militer di daerah hukumnya namun masih diminta untuk banding.
  1. Pengadilan Militer Utama
Macam dari Pengadilan Militer di lingkungan Peradilan Militer yang ketiga adalah Pengadilan Militer Utama atau yang disebut juga sebagai Dilmitama. Pengadilan Militer Utama ini merupakan pengadilan yang memeriksa dan juga memutuskan pada tingkat banding perkara pidana dan juga sengketa Tata Usaha Militer yang sebelumnya telah diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Militer Tinggi.
Pengadilan Militer Utama juga dapat memutuskan baik pada tingkat pertama maupun tingkat akhir semua sengketa tentang wewenang mengadili yang berlangsung antara Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi. Selain itu, Pengadilan Militer Utama juga dapat memutuskan perbedaan yang terjadi antara Perwira Penyerah Perkawa dan Oditur mengenai bisa atau tidaknya perkara diajukan pada pengadilan di lingkungan Peradilan Militer Indonesia.
  1. Pengadilan Militer Pertempuran
Macam yang terakhir dari Pengadilan Militer di lingkungan Peradilan Militer adalah Pengadilan Militer Pertempuran. Dimana Pengadilan Militer Pertempuran merupakan suatu badan pelaksanaan contoh kekuasaan federatif kehakiman yang ada di lingkungan militer, yang mana memiliki tugas untuk memeriksa dan juga memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir suatu perkara yang dilakukan oleh prajurit di suatu medan pertempuran. Karena memang berhubungan dengan medan pertempuran, maka Pengadilan Militer Pertempuran ini akan mengikuti kemana gerak para pasukan pertempuran berlangsung.
Demikian beberapa penjelasan mengenai macam Pengadilan Militer yang ada di lingkungan Peradilan Militer Indonesia. Dimana dapat disimpulkan bahwa ada empat macam Pengadilan Militer yang memiliki tugas, hak, dan kewajibannya masing-masing. Terlebih lagi setiap Pengadilan Militer berdasar pada Undang-Undang No.31 Tahun 1997 mengenai Peradilan Militer.  Semoga informasi diatas bermanfaat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ISI PASAL 28A-28J UUD 1945 TENTANG HAM

-
Pasal 28 A (1) Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya Pasal 28 B (1) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Pasal 28 C (1) Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar nya, Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya (2) Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif Pasal 28 D (1) Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum (2) Hak utnuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (3) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (4) Hak atas status kewarganegaraan Pasal 28 E (1) Hak kebebasan untuk memeluk agama dan be
Baca selengkapnya

PENGGOLONGAN HUKUM

-
1. Berdasarkan bentuknya Hukum Tertulis Peraturan yang tertulis dan berwujud dalam lembaran-lemabaran Contoh : UUD 1945, UU, PP, dll. Hukum Tidak Tertulis Peraturan yang tidak tertulis secara resmi tetapi tetap dipatuhi oleh masyarakat Contoh : Adat istiadat, kebiasaan 2. Berdasarkan wilayah berlaku Hukum Local Hukum yang hanya berlaku pada daerah/ masyarakat tertentu Contoh : Peraturan Daerah Hukum Nasional Hukum yang berlaku bagi seluruh wilayah Negara Contoh : UUD 1945 Hukum Internasional Hukum yang memuat aturan-aturan dalam hubungan antarbangsa Contoh : Statuta Roma, Konvensi PBB, dll. 3. Berdasarkan fungsinya Hukum Material Hukum yang berisi perintah dan larangan Contoh : Hukum Perdata, Hukum Pidana, dll. Hukum Formal Hukum yang menatur tata cara melaksanakan serta mempertahankan isi dari hukum material Contoh : Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dll. 4. Berdasarkan waktu berlakunya Hukum
Baca selengkapnya

WILAYAH NEGARA

-
Gambar
Menurut kamus bahasa Indonesia, kata wilayah diartikan sebagai daerah atau lingkungan yang menjadi daerah kepemilikan, kekuasaan atau pengawasan. Dengan demikian, wilayah memiliki batas-batas yang jelas dan diakui atau disepakati oleh masing-masing pihak yang memiliki wilayah tersebut. Wilayah meliputi darat, laut dan udara beserta isinya, serta wilayah extra-teritorial. Batas wilayah Indonesia dan Malaysia Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan wilayah negara adalah daerah atau lingkungan yang menunjukkan batas-batas suatu negara, dimana dalam wilayah tersebut negara yang bersangkutan dapat melaksanakan kekuasaannya, sehingga menjadi tempat berlindung bagi rakyat sekaligus sebagai tempat bagi tempat untuk mengorganisir dan penyelenggarakan pemerintahannya. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara adalah wilayah yang tetap (a permanent territory). Wilayah disini dimaksudkan sebaga
Baca selengkapnya