Ciri-Ciri HAM

-

Hak asasi manusia memiliki beberapa ciri pokok HAM yang mendefinisikan pengertian HAM itu sendiri. Berikut ini akan kami jelaskan ciri-ciri HAM dan sifat sifat HAM yang terdiri dari hakiki, universal, tetap dan utuh beserta penjelasan lengkapnya.

1. HAM bersifat hakiki

Hak asasi manusia bersifat hakiki. Hal ini menjadi salah satu ciri-ciri pokok HAM yang paling utama. Artinya hak asasi dimiliki oleh semua manusia dan sudah dimiliki secara otomatis sejak lahir.

2. HAM bersifat universal

Ciri-ciri hak asasi manusia berikutnya adalah universal. HAM bersifat universal dan menjangkau semua orang. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang di dunia tanpa terkecuali dan tidak memandang status, suku, agama, jenis kelamin, usia dan golongan.

3. Tetap (tidak dapat dicabut)

Ciri pokok hakikat HAM selanjutnya adalah tetap. Hak asasi manusia dari seseorang sifatnya adalah tetap atau tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diambil oleh pihak lain secara sepihak. Hak asasi manusia akan selalu ada sejak lahir sampai ia meninggal.

4. Utuh (tidak dapat dibagi)

Selain tetap atau tidak dapat dicabut, hak asasi manusia juga bersifat utuh atau tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak yang ada secara utuh seperti hak hidup, hak sipil, hak berpendidikan, hak politik dan hak-hak lainnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ISI PASAL 28A-28J UUD 1945 TENTANG HAM

-
Pasal 28 A (1) Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya Pasal 28 B (1) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Pasal 28 C (1) Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar nya, Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya (2) Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif Pasal 28 D (1) Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum (2) Hak utnuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (3) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (4) Hak atas status kewarganegaraan Pasal 28 E (1) Hak kebebasan untuk memeluk agama dan be
Baca selengkapnya

PENGGOLONGAN HUKUM

-
1. Berdasarkan bentuknya Hukum Tertulis Peraturan yang tertulis dan berwujud dalam lembaran-lemabaran Contoh : UUD 1945, UU, PP, dll. Hukum Tidak Tertulis Peraturan yang tidak tertulis secara resmi tetapi tetap dipatuhi oleh masyarakat Contoh : Adat istiadat, kebiasaan 2. Berdasarkan wilayah berlaku Hukum Local Hukum yang hanya berlaku pada daerah/ masyarakat tertentu Contoh : Peraturan Daerah Hukum Nasional Hukum yang berlaku bagi seluruh wilayah Negara Contoh : UUD 1945 Hukum Internasional Hukum yang memuat aturan-aturan dalam hubungan antarbangsa Contoh : Statuta Roma, Konvensi PBB, dll. 3. Berdasarkan fungsinya Hukum Material Hukum yang berisi perintah dan larangan Contoh : Hukum Perdata, Hukum Pidana, dll. Hukum Formal Hukum yang menatur tata cara melaksanakan serta mempertahankan isi dari hukum material Contoh : Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dll. 4. Berdasarkan waktu berlakunya Hukum
Baca selengkapnya

WILAYAH NEGARA

-
Gambar
Menurut kamus bahasa Indonesia, kata wilayah diartikan sebagai daerah atau lingkungan yang menjadi daerah kepemilikan, kekuasaan atau pengawasan. Dengan demikian, wilayah memiliki batas-batas yang jelas dan diakui atau disepakati oleh masing-masing pihak yang memiliki wilayah tersebut. Wilayah meliputi darat, laut dan udara beserta isinya, serta wilayah extra-teritorial. Batas wilayah Indonesia dan Malaysia Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan wilayah negara adalah daerah atau lingkungan yang menunjukkan batas-batas suatu negara, dimana dalam wilayah tersebut negara yang bersangkutan dapat melaksanakan kekuasaannya, sehingga menjadi tempat berlindung bagi rakyat sekaligus sebagai tempat bagi tempat untuk mengorganisir dan penyelenggarakan pemerintahannya. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara adalah wilayah yang tetap (a permanent territory). Wilayah disini dimaksudkan sebaga
Baca selengkapnya