DEMOKRASI DAN MACAM-MACAM DEMOKRASI

-


DEMOKRASI adalah suatu sistem pemerintahan dimana semua warga negara memiliki hak dan kesempatan setara dalam memberikan kontribusi untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi hidup meraka.
Setiap negara di dunia menganut sistem demokrasi yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi di negara tersebut, baik secara politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sistem demokrasi di Indonesia belum tentu dapat diterapkan di negara lain, dan begitu juga sebaliknya.

Macam-Macam Demokrasi
Ada beberapa jenis demokrasi yang diterapkan di berbagai negara di dunia, namun macam-macam demokrasi tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok. Ada tiga faktor yang membedakan jenis demokrasi yaitu berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara, dan berdasarkan prinsip ideologi suatu negara.

1. Demokrasi Berdasarkan Penyaluran Kehendak Rakyat
Secara umum, demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  • Demokrasi langsung (direct democracy), pada sistem demokrasi ini setiap warga negara terlibat langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan.
  • Demokrasi tidak langsung/ perwakilan (indirect democracy), meskipun kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, pada sistem demokrasi ini kekuasaan politik warga negara dilaksanakan secara tidak langsung yaitu melalui perwakilan rakyat.
2. Demokrasi Berdasarkan Hubungan antar Kelengkapan Negara
Sistem demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:
  • Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Referendum, yaitu sistem demokrasi dimana semua warga negara dilibatkan dalam memilih para wakil mereka di parlemen. Tetapi rakyat memiliki kendali terhadap parlemen tersebut melalui sistem referendum. Sistem referndum adalah pemungutan suara yang dilakukan untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung dan menyeluruh.
  • Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Parlementer, yaitu sistem demokrasi dimana pemerintah (badan eksekutif) memiliki hubungan erat dengan badan perwakilan rakyat (badan legislatif). Pemerintah menjalankan program yang telah disetujui oleh badan perwakilan rakyat.
  • Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Pemisahan Kekuasaan, yaitu sistem demokrasi dimana kedudukan antara badan eksekutif dan badan legislatif berada pada tempat yang terpisah. Artinya, keduanya tidak berkaitan secara langsung seperti halnya pada sistem demokrasi parlementer.
  • Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Refrendum dan Inisiatif Rakyat, yaitu sistem demokrasi yang menggabungkan sistem demokrasi perwakilan dengan sistem demokrasi secara langsung. Pada sistem demokrasi ini masih terdapat badan perwakilan namun dikendalikan oleh rakyat melelui referendum dimana sifatnya obligator dan fakultatif.
3. Macam-Macam Demokrasi Berdasarkan Prinsip Ideologi
Sistem demokrasi berdasarkan prinsip ideologi dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
  • Demokrasi Liberal, yaitu sistem demokrasi yang menjunjung tinggi hak individu setiap warga negara dan memberikan kebebasan setiap orang dalam menyampaikan pendapatnya. Sistem demokrasi liberal disebut juga dengan demokrasi konstitusional dimana pemerintah wajib melindungi hak-hak individu warganya sesuai yang tercantum dalam konstitusi.
  • Demokrasi Rakyat, yaitu sistem demokrasi yang dijalankan berdasarkan paham sosialis atau komunisme, dimana kepentingan negara dan kepentingan umum adalah yang terpenting di atas kepentingan individu.
  • Demokrasi Pancasila, yaitu sistem demokrasi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem demokrasi Pancasila berasaskan musyawarah mufakat yang mengutamakan kepentingan umum.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ISI PASAL 28A-28J UUD 1945 TENTANG HAM

-
Pasal 28 A (1) Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya Pasal 28 B (1) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Pasal 28 C (1) Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar nya, Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya (2) Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif Pasal 28 D (1) Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum (2) Hak utnuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (3) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (4) Hak atas status kewarganegaraan Pasal 28 E (1) Hak kebebasan untuk memeluk agama dan be
Baca selengkapnya

HAKIKAT PANCASILA

-
A. Hakikat Pancasila Sebagai Dasar Negara Setiap negara di dunia ini mempunyai dasar negara yang dijadikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Seperti Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pembukaan UUat PanD 1945 alenia ke-4 yang berbunyi : “Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Dengan demikian kedudukan pancasila sebagai dasar negara termaktub secara yuridis konstitusional dalam pembukaan UUD 1945, yang merupakan cita – cita hukum dan norma hukum yang menguasai hukum dasar negara RI dan dituangkan dalam pasal – pasal UUD 1945 dan diatur dalam peraturan perundangan. Selain bersifat yuridis konstitusional, pancasila juga bersifat yuridis ketata negaraan yang artinya pancasila sebagai dasar negara, pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Art
Baca selengkapnya

WILAYAH NEGARA

-
Gambar
Menurut kamus bahasa Indonesia, kata wilayah diartikan sebagai daerah atau lingkungan yang menjadi daerah kepemilikan, kekuasaan atau pengawasan. Dengan demikian, wilayah memiliki batas-batas yang jelas dan diakui atau disepakati oleh masing-masing pihak yang memiliki wilayah tersebut. Wilayah meliputi darat, laut dan udara beserta isinya, serta wilayah extra-teritorial. Batas wilayah Indonesia dan Malaysia Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan wilayah negara adalah daerah atau lingkungan yang menunjukkan batas-batas suatu negara, dimana dalam wilayah tersebut negara yang bersangkutan dapat melaksanakan kekuasaannya, sehingga menjadi tempat berlindung bagi rakyat sekaligus sebagai tempat bagi tempat untuk mengorganisir dan penyelenggarakan pemerintahannya. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara adalah wilayah yang tetap (a permanent territory). Wilayah disini dimaksudkan sebaga
Baca selengkapnya