PENGGOLONGAN HUKUM

-

1. Berdasarkan bentuknya

Hukum Tertulis
Peraturan yang tertulis dan berwujud dalam lembaran-lemabaran
Contoh : UUD 1945, UU, PP, dll.

Hukum Tidak Tertulis
Peraturan yang tidak tertulis secara resmi tetapi tetap dipatuhi oleh masyarakat
Contoh : Adat istiadat, kebiasaan

2. Berdasarkan wilayah berlaku

Hukum Local
Hukum yang hanya berlaku pada daerah/ masyarakat tertentu
Contoh : Peraturan Daerah

Hukum Nasional
Hukum yang berlaku bagi seluruh wilayah Negara
Contoh : UUD 1945

Hukum Internasional
Hukum yang memuat aturan-aturan dalam hubungan antarbangsa
Contoh : Statuta Roma, Konvensi PBB, dll.

3. Berdasarkan fungsinya

Hukum Material
Hukum yang berisi perintah dan larangan
Contoh : Hukum Perdata, Hukum Pidana, dll.

Hukum Formal
Hukum yang menatur tata cara melaksanakan serta mempertahankan isi dari hukum material
Contoh : Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dll.

4. Berdasarkan waktu berlakunya

Hukum Positif
Hukum yang berlaku sekarang (Ius Constitutum)
contoh : UUD 1945 yang berlaku sekarang ini
  
Hukum yang berlaku pada masa datang
Hukum yang berlaku pada masa datang (ius constituendum)
Contoh : RUU


Hukum antarwaktu (hukum transitoir)
Hukum mengenai hubungan antarperistiwa hukum yang berlaku saat sekarang dengan hukum yang berlaku pada masa lalu.
Contoh : Pasal aturan peralihan UUD 1945 sebelum amandemen.

5. Berdasarkan isi masalah

Hukum Privat (hukum sipil)
Hukum yang mengatur tentang hubungan personal dan menyangkut masalah pribadi
Contoh : Hukum Perjanjian, Hukum Perkawinan, dll.

Hukum Publik (hukum Negara)
Hukum yang mengatur hubungan hukum antaralat kelengkapan Negara dan antara Negara dan warga Negara yang menyangkut kepentingan umum
Contoh : HukumTata Negara, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dll.

6. Berdasarkan sifatnya

Kaidah hukum yang memaksa
Hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati dan memiliki daya ikat yang bersifat mutlak.
Contoh : Hukum Pidana

Kaidah hukum yang mengatur atau melengkapi
Kaidah hukum yang dapat dikesampingkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan jalan membuat ketentuan khusus dalam satu perjanjian yang mereka adakan
Contoh : Hukum Perdata

 7.  Berdasarkan Sasaran Berlakunya

 Hukum untuk Satu Golongan
Kaidah hukum yang berlaku hanya untuk 1 (satu) golongan penduduk
Contoh :  -  Hukum Islam hanya berlaku untuk penduduk muslim
                -  Hukum Adat Jawa berlaku untuk penduduk suku Jawa
                -  dll.

Hukum untuk Semua Golongan
Kaidah hukum yang berlaku untuk semua golongan penduduk.
Contoh :  UUD, UU, PP, dll.

Hukum Antar Golongan
Hukum yang menentukan ketentuan-ketentuan hukum mana yang akan diberlakukan dalam hubungan hukum antara orang-orang/pihak-pihak yang tunduk pada hukum yang berbeda.
Contoh : GHR (Gemende Huwelijken Regeling) atau Peraturan Pemerintah Hndia Bekanda tentang                    Perkawinan Beda Agama
              

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ISI PASAL 28A-28J UUD 1945 TENTANG HAM

-
Pasal 28 A (1) Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya Pasal 28 B (1) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Pasal 28 C (1) Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar nya, Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya (2) Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif Pasal 28 D (1) Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum (2) Hak utnuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (3) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (4) Hak atas status kewarganegaraan Pasal 28 E (1) Hak kebebasan untuk memeluk agama dan be
Baca selengkapnya

HAKIKAT PANCASILA

-
A. Hakikat Pancasila Sebagai Dasar Negara Setiap negara di dunia ini mempunyai dasar negara yang dijadikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Seperti Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pembukaan UUat PanD 1945 alenia ke-4 yang berbunyi : “Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Dengan demikian kedudukan pancasila sebagai dasar negara termaktub secara yuridis konstitusional dalam pembukaan UUD 1945, yang merupakan cita – cita hukum dan norma hukum yang menguasai hukum dasar negara RI dan dituangkan dalam pasal – pasal UUD 1945 dan diatur dalam peraturan perundangan. Selain bersifat yuridis konstitusional, pancasila juga bersifat yuridis ketata negaraan yang artinya pancasila sebagai dasar negara, pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Art
Baca selengkapnya

WILAYAH NEGARA

-
Gambar
Menurut kamus bahasa Indonesia, kata wilayah diartikan sebagai daerah atau lingkungan yang menjadi daerah kepemilikan, kekuasaan atau pengawasan. Dengan demikian, wilayah memiliki batas-batas yang jelas dan diakui atau disepakati oleh masing-masing pihak yang memiliki wilayah tersebut. Wilayah meliputi darat, laut dan udara beserta isinya, serta wilayah extra-teritorial. Batas wilayah Indonesia dan Malaysia Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan wilayah negara adalah daerah atau lingkungan yang menunjukkan batas-batas suatu negara, dimana dalam wilayah tersebut negara yang bersangkutan dapat melaksanakan kekuasaannya, sehingga menjadi tempat berlindung bagi rakyat sekaligus sebagai tempat bagi tempat untuk mengorganisir dan penyelenggarakan pemerintahannya. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara adalah wilayah yang tetap (a permanent territory). Wilayah disini dimaksudkan sebaga
Baca selengkapnya